PERLUASAN KUALIFIKASI PIHAK DALAM REGULASI PENGAJUAN PERSELISIHAN HASIL DI MK PADA PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL

La Ode Muhamad Hasmin

Abstract


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta memahami landasan dan format ideal pengaturan diperbolehkannya pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2016.

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah melakukan telaah pustaka pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif dan pendekatan kasus. Untuk menunjang data maka didukung wawancara terhadap narasumber, selanjutnya bahan hukum dan hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif, evaluatif dan preksriptif.

Dilandasi oleh rapat permusyawaratan hakim yang terpengaruh pada faktor internal dan eksternal bahwa pemantau dianggap memperjuangkan kebenaran, adanya kondisi faktual yang terjadi dilapangan, merepresentakan publik, mengetahui proses pemilihan serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak dipilih, memilih dan mengakses peradilan. hal ini menunjukkan adanya penafsiran ekstensif oleh hakim karena tidak adanya jaminan pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal telah berjalan demokratis sesuai asas langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil. Namun perluasan kualifikasi pihak di atas justru mengambil kewenangan pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 karena pasca pilkada serentak, MK berlaku sebagai pelaksana Undang-Undang. Atas dasar itu, maka arah politik hukum pengaturan pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal harus diatur secara limitatif dalam Undang-Undang pilkada sebagai langkah untuk memperbaiki electoral process agar pilkada mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan didalam masyarakat,dan meminimalisasi terjadinya perbenturan (clash) diantara berbagai kepentingan.


Keywords


Kata kunci: pemantau, perselisihan hasil di MK, pilkada calon tunggal.

Full Text:

PDF

References


Anwar Saiful dkk, 2017,Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, http://kbbi.kemendikbud.go.id/, diakses pada tgl 13 januari 2018, jam 15.45 WIB.

Bawaslu RI, 2017, Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017, Jakarta.

Gaffar Janedjri M, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Harun Refly, 2016,Pemilu Konstitusional:Desain penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Junaidi Veri, “Menata Sistem Penegakkan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, September 2009.

KPU RI, 2015, Laporan Notula Rapat Bulan November, Jakarta.

Kumolo Tjahjo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1997, Membuat Setiap Suara Punya Arti ( Pemantauan Pemilihan Umum di Asia), ELSAM, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penulisan Hukum, Prenada Media Group, Jakarta

MD Mahfud, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.

Nugroho Bagus Prihantoro, “https://m.detik.com/news/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga petahana di-pilkada-serentak-2017”,diakses pada tgl 24 April 2017, jam 12.45 WIB.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Putusan MK Nomor 6/PHP-BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017.

Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU. D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010.

Putusan MK Nomor 41/PHP-BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Riyanto Astim, 2006, Negara Kesatuan (Konsep, Asas, dan Aktualisasinya), Yapemdo, Bandung.

Safaat Muchamad Ali dkk, Pola Penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009-2014, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2, Juni 2017.

Siahaan Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

SoekantoSoerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang MahkamahKonstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 La Ode Muhamad Hasmin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.