PERAN ELIT POLITIK DALAM PERUMUSAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KABUPATEN MUNA BARAT

Iza Nur Al Muzammil Sadikin, La Ode Muh Umran, La Bilu

Abstract


Skripsi ini yang berjudul Peran Elit Politik Dalam Perumusan Pembentukan Kebijakan Pemekaran Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Izha Nur Al Muzammil Sadikin (C1E118 059) dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Laode Muh. Umran,.M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. La Bilu. S.Pd., M.Si sebagai pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran elit politik dalam perumusan kebijakan pemekaran Kabupaten Muna Barat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah dilakukan identifikasi fakta, verifiksi dan validitas serta interpertasi dan analisis terhadap hasil penelitian maka, disimpulkan bahwa Peran elite politik tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Elite yang menjadi motorarena kontestasi dan perebutan kekuasaan. Dengan adanya pemekaran, ruang kekuasaan baru akan terbuka. Sehingga dengan demikian, elite politik Kepulauan Muna Induk akan berusaha mengambil posisi demi mengamankan kekuasaannya. Peran penting elite politik sangat dibutuhkan dalam konteks pemekaran Kabupaten Muna Barat. Dalam rangka mempermudah terlaksana pemekaran Kabupaten Muna Barat, minimal ada tiga lembaga pemerintahan yang harus dilalui dan dikawal jika ingin mewujudkan pemekaran
daerah sebagaimana yang tertuang dalam PP RI No.78/2007. Pertama, Persetujuan DPRD Kabupaten dan persetujuan Bupati Muna Induk. Kedua, Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ketiga, Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Tiga poin ini harus dipenuhi, jika tiga poin ini terpenuhi, maka Kabupaten Muna Barat akan segera terwujud.


Keywords


Peran Elit Politik, Perumusan Kebijakan, Pemekaran

Full Text:

PDF

References


Astitadani Diah, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UGM)

Burhan Bungin, 2007. PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan

Ilmu Sosial lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta).

HM, Nasaruddin Anshoriy Ch, 2008. Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan,

(Yogyakarta: LkiS)

Irfan Islamy, 2002.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Irtanto, 2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

J. Kaloh, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solisi dalam Menjawab Kebutuhan

Lokal dan Tantangan Global, Penerbit PT Rineka Cipta Jakarta Lili

Joko, Widodo, 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses

Kebijakan Publik). Malang: Bayu Media.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan,

Strategi, dan Peluang).Jakarta: Erlanngga

Laring-Ahmad, Saiful.2012. Pemerintah Daerah (Memahami Konsep Implementasi dan

Tantangan Otonomi).Yogyakarta: Litera Buku

Muhammad Elwan, L. O. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI

SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA

OTONOMI DAERAH. Journal Publicuho.

Ratnawati Tri, 2009. Pemekaran Daerah : Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Romli ddk, 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Penerbit LIPI Press Jakarta

Soekarno, 2000. Public Policy (Kebijaksnaan Pemerintah).Surabaya : Airlangga

s.P. Varma, 1987. Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres.

Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta CV.

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN

WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho.

Tri Ratnawati,2009. Pemekaran Daerah : politik lokal & beberapa isu terseleksi,

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

Widodo Joko, 2013. Analisis Kebijakan Publik ( Konsep dan Aplikasi Analisis Proses

Kebijakan Publik).Malang: Bayu Media.

W.J.S Poerwadarminta, 2005. Pemekaran Daerah Otonom. Kamus Besar Bahasa Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Iza Nur Al Muzammil Sadikin, La Ode Muh Umran, La Bilu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.