FUNGSI DPRD BUTON TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA DAERAH OTONOM BARU STUDI PADA LAPANGAN TANGKALAWA

Basriah Basriah, La Ode Mustafa, Asriani Asriani

Abstract


Basriah. C1E1 17 004. “Fungsi Dprd Buton Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik
Pertanahan Pasca Daerah Otonom Baru Studi Pada Lapanagan Tangkalawa”. Dibimbing oleh
Laode Mustafa selaku Pembimbing I dan asriani selaku Pembimbing II.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi dprd buton tengah dalam menyelesaikan
konflik pertanahan pasca daerah otonom baru pada lapanagan tangkalawa. Penelitian ini
adalah tipe kualitatif dengan informan ditentukan denga metode purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan fungsi DPRD Buton Tengah dalam menyelesiakan konflik pertanahan pasca daerah otonom baru, lebih tepatnya di kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.dalam hal ini dprd buton tengah membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik lapangan tangka lawa yang menjadi permasalahan antar keluarga yang menggugat dan tergugat dan fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Fungsi legislasi Dalam Pasal 151 Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Asset lapangan yang sudah disertifikatkan oleh badan pertanahan yang menjadi konflik yang ada di buton tengah kecematan lakudo bahwa asset tersebut yang suda di wakafkan atau di wariskan untuk masyaraakat lakudo.


Keywords


fungsi DPRD, konflik, daerah otonom baru.

Full Text:

PDF

References


Al,Kieso et. 2007. Pengantar Akuntansi. Salemba Empat : Jakarta

Akbar, P. dan Usman, H. (2009). Metode Penelitian social. Jakarta: Bumi Aksara

Asshiddiqie, Jimly, perihal undang-undang,. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-

,2011

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.”Yogyakarta: cetakan Pertama, Pusat

Studi Hukum UII.2005)

Boboy, Max. (1994). DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

Deddy & Dadang, 2003, Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Jakarta: Sun

Gibson. 2002. Organisasi Perilaku-strukturproses,Terjemahan, Edisi V. Jakarta.

Istijanto 2006 Riset Sumber Daya Manusia cara Praktis mendeteksi Dimensi-dimensi kerja

karyawan. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.

Lexy J. Moleong. 2005 metode penelitian kualitatif,Bandung:Remaja Rosdakarya

Kaho, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktorfaktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada,

Marbun B.N, 1993, DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya, Jakarta, Erlangga,

Nawawi 2003 metode penelitian Bidabg social Yogyakarta Gajah Mada University Press

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam

Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.

Siregar, 2004, Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

secara Nasional dalam Konteks .HSDOD GDHUDK VHEDJDL &(2V pada Era

Globalisasi dan Otonomi Daerah). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sanit, A. (1985), Perwakilan politik di Indonesia, CV Rajawali,Jakarta

Sutarto. 2009. Dasar-dasar Organisasi, Gadjah mada University Press, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Penganta. Jakarta : Rajawalipres, 2010

Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Basriah Basriah, La Ode Mustafa, Asriani Asriani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.