Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Muh. Sabaruddin Sinapoy, Safril Sofwan Sanib

Abstract


Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling pro dan kontra menanggapi pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.

Keywords


pembatasan hak politik; pemilihan umum; pelanggaran HAM

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Birch, Sarah, Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009.

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1983.

Faqih, M., Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.

Lipset, Seymour Martin (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995.

Madja, El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

Madja, El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Powell Jr., G. Bingham, Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence, Cambridge: Harvard University Press, 1982.

Smith, Rhona K.M. (et.al), Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Jakarta: Liberty, 1993.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jurnal, Prosiding, Makalah

Anjari, Waih, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.

Anjari, Warih, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014”, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.

Asy’ari, Hasyim, Pendaftaran Pemilih di Indonesia, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011.

Budiarjo, Miriam, “Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global”, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Budijanto, Oki Wahju, “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016.

Elias, Rodrigo F. dan Ruddy Watulingas, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018.

Isra, Saldi, Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.

Krisdyatmiko, Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara, makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004.

Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013.

Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, dimuat Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 4/PUU-V/2009.

Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST.

Situs Web

Gabrillin, Abba, Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Damayanti, Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.damayanti?page=all, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Hamzah, Herdiansyah, Pemilu Dan Diskriminasi Politik, https://www.herdi.web.id/pemilu-dan-diskriminasi-politik/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Iradat, Damar, Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat, Medcom, https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Raharjo, Yudho, Komnas HAM Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi, Gresnews.com, http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Sakundiana, Vita Dwi, Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor, https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8758

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP Index