Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana

Kuswardani Kuswardani, Handrawan Handrawan, Widhia Kusuma Wardhani

Abstract


Hak asasi manusia perempuan berbeda dengan hak asasi manusia laki-laki, perbedaan ada pada hak reproduksinya. Hukum pidana sebagai suatu alat yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi itu termasuk pelanggaran hak reproduksi perempuan. Makalah ini mengkaji tentang pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif, fokus pembahasan adalah pengaturan undang-undang pidana nasional (KUHP dan UU pidana di luar KUHP) terhadap kejahatan hak reproduksi perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan ada di KUHP khususnya tentang kejahatan terhadap kesusilaan. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa perubahannya, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara pertama, reformulasi tentang pengaturan zina, dan/atau perkosaan. Kedua, perumusan formulasi baru tentang pelecehan seksual agar jelas dan tegas. 

Keywords


Hak reproduksi perempuan; hukum pidana; hak asasi manusia

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, Barda Nawawi, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP, 2015.

Garner, Bryan A. (ed). Black Law Dictionary. ST Paul Mint: West Publishing, 2004.

Harriej, Eddy O, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016.

Kelsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Kuswardani. Penelitian: Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Seksual (Studi Kasus di Sukoharjo). Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Muladi & Diah Sulistyani R. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, Bandung: Alumni. 2016.

Sidharta, Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum yang Sistematik yang Responsif Terhdap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

SJ, Tom Jacob, Faham Allah Dalam Filsafat Agama-Agama dan Teologi. Yogyakarta: Kanisus, 2002.

Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sera Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2013.

Thong, Rosemarie Putnam, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

Jurnal dan Disertasi

Beal, Christophe, “Can Paternalism Be “Soft”? Paternalism and Criminal Justice Paternalism and Criminal Justice System.” Raisons Politiques Journal, 4 (44), 2011.

Huda, Syamsul, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” Hunafa: Jurnal Studi Islamika. Volume 12 Issue 2, 2015.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Disertasi, Jakarta: Pendidikan Pascasarjana Program Doktor UI, 2010.

Kuswardani, “Sexual Violence In Indonesia And Malaysia: A Comparative Study”. Jurnal Media Hukum. Volume 26 Issue 1, 2019.

Stewart, Hamish, “Legality and Morality in H.L.A. Hart's Theory of Criminal Law.” SMU Law Review, Volume 52 Issue 1, 1999.

Swenson, Geoffrey, “Legal Pluralism In Theory And Practice.” International Studies Review, Volume 20 Issue 3, 2018.

Taylor, Lauren R., Nicole Gaskin-Laniyan. “Sexual Assault in Abusive Relationships”. NIJ Journal, Issue No. 256, 2007.

Situs web

CNN Indonesia. Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun. CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun?, diakses pada tanggal 14 September 2019.

India Code: Digital Repository of All Central and State Act. The Indian Penal Code, 1860, https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=search&sam_handle=123456789/1362. diakses pada tanggal 20 September 2019.

IPPF Organisation. Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF. International Planned Parenthood Federation, 2006, https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_ declaration_bahasa.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, CATAHU: Catatan Tahunan 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%20 2018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, CATAHU: Catatan Tahunan 2019, https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan %20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. https://www.komnasperempuan.go.id/readnews-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Legislation Malaysia, Penal Code Act 574, https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemal.htm, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

LegislationOnline, Article 248 B, Criminal Code of the Kingdom of Netherlands (1881, amended 2012), https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show, diakses pada tanggal 15 September 2019.

Lova, Cynthia, Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Divonis 1 Tahun Penjara. Kompas.com, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/09/18234321/pelaku-pelecehan-seksual-di-depok-divonis-1-tahun-penjara, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl Tahun 2015. https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1fcf25ca9d357dba bfc4037c653453a2, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Ong, Jason, Timely for Malaysia to have a Sexual Harrassment Act, Malaysia Kini, https://www.malaysiakini.com/news/440145, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8744

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP IndexJurnal HukumOnline.com