Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi

Vivi Ariyanti

Abstract


Hukum merupakan alat utama yang digunakan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, disebabkan karena perkembangan masyarakat dan juga didesak oleh kebutuhan semakin kompleksnya kehidupan sosial di masa sekarang, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keadilan gender, hukum harus mengikuti arah perkembangan masyarakat. Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan gender sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan juga mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Penanggulangan tindak pidana yang didasarkan atas ketimpangan gender, yaitu kekerasan seksual, dapat dilakukan dengan sarana penal (penal policy) melalui kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi digunakan untuk mewujudkan hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan keadilan gender. Undang-undang yang mengatur hukum pidana dapat dirancang menggunakan konsep khusus (lex specialis) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Adapun kebijakan aplikasi, model pembaharuannya dilakukan oleh aparatur hukum dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, dengan memiliki komitmen bersama dalam melawan segala bentuk tindak pidana yang berbasis ketimpangan gender. Sedangkan dalam kebijakan eksekusi, pemerintah dituntut untuk tegas dan tanpa ada sikap diskriminatif berdasarkan gender maupun pandangan yang merendahkan perempuan dalam melaksanakan tuntutan hukum yang telah diformulasikan maupun yang diputuskan oleh pengadilan.

Keywords


Pembaharuan; hukum pidana; perspektif gender

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, cet. 3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Arief, Barda Nawawi, RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Bakhri, Syaiful, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, cet. 7, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2015.

Hatta, Moh., Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, edisi ke-2, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Maula, Bani Syarif, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 4. Bandung: Alumni, 2010.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Savitri, Niken, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Jakarta: Refika Aditama, 2008.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Jakarta: Sinar Baru, 1983.

Jurnal

Ariyanti, Vivi, “Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1), 2015.

Ariyanti, Vivi, “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (1), 2019.

Fineman, Martha A., “Feminist Legal Theory”, Journal of Gender, Social Policy and the Law, Vol. 13 No. 1, 2015.

Ismayawati, Any, “Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2), 2011.

Mudzakir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2011.

Sulistyawan, Aditya Yuli, “Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaaan Filsafat Hukum”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018.

Artikel

Eddyono, Sri Wiyanti, “Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban”, Kompas, 21 Agustus 2019.

Tjandra, W. Riawan, “Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril”, Kompas, 17 Juli 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP Index