Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Heryanti Heryanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konsep dan historis. Hasil penelitian bahwa pandangan tentang manusia sebagai bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.

Keywords


Pengakuan; Masyarakat Ulayat; Kearifan Lokal

Full Text:

PDF

References


Buku

Baka, Wa Kuasa, Degradasi Kearifan Lokal Etnik Muna Dalam Pengelolaan Pertanian, Ringkasan Disertasi, Kendari: Pascasarjana UHO, 2016.

Dahuri, Rokhimin, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Djubedi, Daud, Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Genta Press, 2015.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.

Imami, A.A. Dajaan, Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML, Jakarta: Program Pasca FH-UI, 2001.

Makmur, Ade (ed), Kumpulan Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2011.

Marfaim, Muh. Aris dkk., Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir, Integrasi Kajian Lingkungan, Kebencanaan, dan Sosial Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Ohorella, H.M.G., Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya, Disertasi, Ujung Pandang: Program Pascasarjana Unhas, 1993.

Pelly, Usman, Teori-teori Ilmu Sosial Budaya, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Saad, Sudirman, dkk., Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut, Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi, Makassar: els@p, 2001.

Simarmata, Rikardo, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Bangkok: Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.

Sumardjono, Maria SW., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008.

Tanya, Bernard L., Politik Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Thontowi, Jawahir, dkk,, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Tim Penyusun Puslitbang Kebudayaan dan Pariwisata Kemendikbud, Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi, CD-ROM, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, tanpa tahun, hlm. ix.

Woga, Edmund, Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Jurnal

Budimansyah, “Rekonstruksi dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No 2, 2017.

Yulianto, Gatot, “Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-desa Pesisir Teluk Bintuni”, Buletin Ekonomi Perikanan, Volume VIII, Nomor 2, 2008, http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/viewFile/2717/1700, diakses pada tanggal 8 April 2019.

Situs Web

Suhana, Wacana Pengakuan Hak Ulayat Laut, Suara Karya, 28 Januari 2004, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31735/Wacana%20Pengakuan%20Hak%20Ulayat%20Laut-SK.htm, diakses pada tanggal 9 April 2019.

Wikipedia, Masyarakat Adat, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat, diakses pada tanggal 4 April 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8650

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP Index