Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Asri Sarif

Abstract


Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji implikasi hukum perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula asuransi jiwa, yakni antara lain dalam konteks hubungan hukum para pihak, implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit, serta aspek perlindungan hukum khususnya terhadap debitur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi tidak terjalin hubungan hukum dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak masing-masing pihak, khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban materiil/finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Lebih lanjut tulisan ini menawarkan gagasan bentuk perlindungan hukum kepada debitur sebagai pihak yang kedudukannya paling lemah dalam hubungan tersebut, sehingga mampu mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Keywords


Implikasi Hukum; Klausula Asuransi Jiwa; Perjanjian Kredit

Full Text:

PDF

References


Buku

Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ganie, A. Djunaedi, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hartono, Sri Redjeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ibrahim, Johanes, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Keempat, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muhamad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

Perjanjian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi Nomor: 227/KMG/135.006/04/12/Wci.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8649

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers: