Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erdin Tahir

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus analisis terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa kehadiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, dimana dalam Pasal 4 Permenkumham disebutkan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan pengharmonisasian, aturan ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan harmonisasi tidak memperhatikan serta melemahkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian juga mengesampingkan semua tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Sehingga dengan hadirnya Permenkumham tersebut menjadi tidak selaras dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 serta terjadi tumpang tindih dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.


Keywords


Peraturan Menteri; Pengharmonisasian; Hierarki

Full Text:

PDF

References


Buku

Hoesein, Zainal Arifin, Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Lotulung, Paulus Effendi, Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-undangan RI, 1999/2000.

Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1. Cet. 16, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Jurnal

Iswahyudi, Fauzi, “Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal De Lega Lata, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.

Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, PP No. 59 Tahun 2015. LN No. 186 Tahun 2015. TLN No. 5729.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negari tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Permendagri 59 Tahun 2015. BN No. 2036 Tahun 2015.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Permenkumham No. 22 Tahun 2018.

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, KepmenPAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000.

Situs Web

Mahendra, A. Oka, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, diakses pada tanggal 20 November 2018




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP Index