Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi

Khalid Khalid

Abstract


Perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara tidak dapat hanya dengan meratifikasi pengaturan yang mengatur hak-hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyahuti tuntutan globalisasi, namun yang terpenting kemudian adalah political will dan konsistensi menjalankan pasal-pasal tersebut dalam tataran perilaku berbangsa dan bernegara, dan ini tidak bisa dilepaskan keharusan adanya Lembaga Negara yang menjaga, menjalankan dan mengawal terwujudnya pengakuan, perlindungan dan penegakkan HAM tersebut. Perwujudan ini dapat diupayakan dengan melakukan harmonisasi dan penguatan kelembagaan HAM dalam konstitusi agar efektif dan independen.

Keywords


pengaturan; lembaga; hak asasi manusia

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Backer, Larry Cata, Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.

Baehr, Peter, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Effendi, A. Masyhur, dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Kurnia, Titon Slamet, Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi RI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

M. Friedman, Lawrence, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975 (edisi terjemahan) M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2011.

Mahfud MD, Moh, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektfi Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.

Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sujata, Antonius, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Djambatan, 2000.

Sulistiyono, Adi, “Globalisasi dan Politik Hukum”, dalam Materi Matrikulasi T.A. Agustus 2014 Program Doktor Ilmu Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2014.

__________, dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.

__________, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Surakarta: LPP UNS, UPT UNS, UNS Press, 2008.

Suparman, Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity, Jakarta: Erlangga, 2012.

__________, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Erlangga, 2014.

__________, Tragedi Politik Hukum HAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusham UII, 2011.

Wahyono, Padmo, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Padang: Angkasa Raya, 1992.

Jurnal, Makalah dan Website

Baer, Susan D., “The Public Trust Doctrine A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase Protection of Public Law and Its Resources”, Boston College Environmental Affairs Law Review, Volume 15, Article 5, Boston, 1988.

Wiwoho, Jamal, “Agenda Penegakkan Hukum dan Relevansinya dalam Pembangunan Bangsa”, Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Unisula, Semarang, 22 Januari 2013, www.jamalwiwoho.com/hasil-karya/presentasi-2, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

__________, Globalisasi, Surakarta, 2012, www.jamalwiwoho.com/materi-kuliah/strata-3, diakses pada Tanggal 22 Januari 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Jo. Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP IndexJurnal HukumOnline.com