Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)

Samsidar Samsidar, Syamsuddin Pasamai, Sri Lestari Poernomo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunujjakn bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar pada kenyataannya sudah merupakan aspek merginal di dalam perkawinan. Selain faktor memarginalkan persoalan pencatatan perkawinan, pandangan dan kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi mengenai status perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah resmi yang mana maksud dari nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat. Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta berkekuatan hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.


Keywords


Efektivitas; Perkawinan; Pencatatan Perkawinan

Full Text:

PDF

References


Buku

Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Shihab, M. Quraish, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sukardja, Achmad, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung, 2001.

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Internet

Nurhadi, Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam Menurut Teori Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, Hukum dan Peradilan, http://hukum-dan-peradilan.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html, diakses pada tanggal 18 April 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i1.4751

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers: