Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa

Syahbudin Syahbudin, Herman Herman, La Ode Syukur

Abstract


Sumberdaya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan pemerintahan desa. Sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam  penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada diatasnya.Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturannya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian hendaknya dalam perumusan peraturan desa harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sasaran yang ingin dicapai diantaranya untuk memberikan pemecahan masalah (problem solving) secara ilmiah terhadap masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menyusun peraturan desa. Hal ini bertujuan agar penyusunan peraturan desa sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sekaligus sebagai aspek kebijakan (policy) yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten. Aspek ini merupakan suatu rekomendasi ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian normatif sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan dan mekanisme  penyusunan peraturan desa. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten.

Keywords


implementasi; hubungan wewenang antara kepala desa dan BPD; pembentukan peraturan desa

Full Text:

PDF

References


Buku

Abbas, Syahrial, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Mardiasmo, Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi.Yogyakarta: FE-UGM, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

Ndraha, Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3), Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Riyanto, Sigid, Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Seminar Desain Penelitian, Yogyakarta: MIH FH UGM, 2012.

Seokamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2007.

Sutaryono, dkk, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014

Utari, Indah Sri, Aliran dalam Kriminologi, Semarang: Thafa Media, 2012.

Widjaja, HAW,Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers: