Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia

Ruliah Ruliah

Abstract


Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketimpangan kewenangan antara DPD dan DPR. Pada Undang-Undang tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan perundang-undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden. Sedangkan pada Dewan Perwakilan Daerah tidak terdapat pasal pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi pertimbangan saja. Kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif dalam rangka pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah terbatas baik dilihat dari bentuk kelembagaan maupun dilihat dari lingkup kewenangannya. Oleh karena itu adanya pembatasan terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi tersebut, yaitu hanya terhadap mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan, adalah jelas merupakan penyimpangan dari status dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan. Model ideal penataan kewenangan DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang ke depan meliputi: penerapan Sistem Bikameral Efektif, Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Interpretasi Yudisial, dan Reformasi Kewenangan Legislasi DPD.

Keywords


Penataan Kewenangan; DPD; DPR; MPR

Full Text:

PDF

References


Buku

Andrews, William G., Constitution and Constitutionalsm, 3rd Edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Arifin, Firmansyah, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara .Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan MK Republik Indonesia (MKRI), 2005.

Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

_______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kelompok DPD di MPR RI, Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya,Februari,2011.

MD, Moh. Mahfud, ”Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya terhadap Masa Depan Bangsa”, Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD 1945,Amandemen, dan Masa Depan Bangsa yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Februari 2012 di Jakarta.

_______, Reformasi Konstitusi Tidak Hanya Pembentukan Lembaga Negara,Jakarta: Opini Majalah Konstitusi, Edisi Khusus,2010.

Purbopranoto, Kuntjoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah Dan Peradilan Administrasi. Bandung: Alumni, 1981.

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap uji materiil UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR,DPR,DPD,dan DPRD.

Sekretariat Jenderal DPD RI, Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2014-2015, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.

Thaib, Dahlan, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Jakarta:Total Media, 2009.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 17Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD.

Jurnal

Jamal, Adnan, “Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Halu Oleo Law Review (HOLREV), Volume 1, Issue 1, March 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2348/3125, diakses pada tanggal 16 Januari 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP IndexJurnal HukumOnline.com