Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT. Monex Investindo Future dan PT. First State Bali)

Pande S. Yogantara, Putu Edgar Tanaya

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep (analytical and conceptual approach). Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mewajibkan setiap perusahaan pialang berjangka untuk menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah untuk meminimalisasi risiko usaha yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua, perusahaan pialang berjangka di Bali pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah namun belum sesuai dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Keywords


penerapan; prinsip mengenal nasabah; tindak pidana pencucian uang

Full Text:

PDF

References


Buku

Batu, Pantas Lumban, Perdagangan Berjangka (Futures Trading), Jakarta: Dian Utama, 2008.

Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013.

Friedman, Lawrence M.,The Legal System; A SocialScincePrespective,New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remaja Karya, 1985.

Widoatmodjo, Sawidji, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2004.

Jurnal

Hidayat, Sabrina, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”, Halu Oleo Law Review (HOLREV), Volume 1, Issue 2, September 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy, “Pencuciann Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Bagi Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Tesis

Nurvianti, Siti Indah, “Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory Internasional Future Matos)”, Tesis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Swastika, Benny, 2011, “Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Artikel

BAPPEBTI, “SekilasTentangPerdaganganBerjangkaKomoditi” https://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/126.html,diakses pada 5 Juli 2017.

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Bali, “Statistik Pariwisata Bali”, http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3, diakses pada 14 Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763)




DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4193

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers: