Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Sabrina Hidayat

Abstract


Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan ternyata dapat menelusuri tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi yang sedang disidik tersebut. Dengan demikian, penggabungan perkara pada tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan yang dimulai dengan penyidikan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi yang secara yuridis normatif merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membawa konsekuensi penggabungan perkara pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yang berupa tindak pidana korupsi dengan tetap berpegang pada prinsip concursus.

Keywords


Kewenangan KPK; Gabungan Perkara; Korupsi; Pencucian Uang

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3641

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



HALU OLEO LAW REVIEW (ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Indonesia OnesearchGarba Rujukan Digital (Garuda) Google Scholar SINTA Scilit
 OpenAIRE WorldCat PKP IndexJurnal HukumOnline.com