Jafar, Kamaruddin, Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Indonesia
-
Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 - Articles
Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang Terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil
Abstract PDF -
Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 - Articles
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Abstract PDF -
Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 - Articles
Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Abstract PDF -
Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 - Articles
Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP
Abstract PDF -
Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 - Articles
Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014 Terhadap Izin Kuasa Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara
Abstract PDF -
Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 - Articles
Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik
Abstract PDF -
Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 - Articles
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Abstract PDF -
Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 - Articles
Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur
Abstract PDF -
Vol 1, No 3 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 3 - Articles
Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Abstract PDF -
Vol 1, No 3 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 3 - Articles
Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
Abstract PDF -
Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1 - Articles
Pembatasan Penggantian Pejabat Defenitif Dalam Jangka Waktu 6 (enam) Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Abstract PDF -
Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1 - Articles
Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah
Abstract PDF -
Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1 - Articles
Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa
Abstract PDF -
Vol 2, No 2 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 2 - Articles
Kedudukan Hukum Pemangku Jabatan Sekretaris Desa yang Baru Tanpa Pemberhentian Sekretaris yang Lama
Abstract PDF -
Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3 - Articles
Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstract PDF
About license:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.