Analisis Hukum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Umar Ali, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy

Abstract


Aspek perizinan spektrum frekuensi Radio sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan konsep perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, lebih efisien dan dapat meningkatkan pendapatan Negara Bukan Pajak. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio terletak pada aspek administrasi dan ekonomi, ini terbukti dengan adanya unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa izin dikeluarkan oleh Menteri, dilakukan dengan prinsip sederhana, transparan dan tepat waktu. Dari aspek pengendalian sendiri selain sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pelanggar juga dapat dikenakan pidana jika penyelenggaraan telekomunikasi belum mendapat izin dari Menteri. Maka terhadap penyelenggara telekomunikasi baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi secara tegas dan diwajibkan memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio.


Keywords


Konsep Perizinan; Spektrum Frekuensi Radio; Telekomunikasi

Full Text:

PDF

References


Buku

Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Muhjad, M. Haddin, Hukum Lingkungan, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.

Sutedi, Andrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Syafiie, Inu Kencana. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertija, 1998.

Jurnal

Sinapoy, Muhammad Sabaruddin, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 1, March 2019.

Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara. Jurnal SELAMI IPS, Edisi Nomor 45 Volume 1 Tahun XXII Juni 2017.

Strużak, Ryszard, Terje Tjelta, and Jose P. Borrego, On Radio-Frequency Spectrum Management, Journal of Telecommunications and Information Technology, Volume 3, 2016.

Tannenwald, Nina. Law Versus Power on the High Frontier: The Case for a Rule-Based Regime for Outer Space, Yale Journal of International Law. Volume 29 Issue 2, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 518 K/TUN/2017.

Situs internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bahas Penegakan Hukum Kekinian, SDPPI Gelar Forum PPNS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://www.kominfo.go.id/content/detail/15270/bahas-penegakan-hukum-kekinian-sdppi-gelar-forum-ppns/0/berita_satker, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

Purnama, Iwan, UPT Selesaikan 12 Kasus Pelanggaran Hingga Putusan Pengadilan, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://www.postel.go.id/berita-upt-selesaikan-12-kasus-pelanggaran-hingga-putusan-pengadilan-27-2688, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9876

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9876.g6951

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.