Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Rahmi Paramitha Amiruddin, Guasman Tatawu, Kamaruddin Jafar

Abstract


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, maka syahbandar dapat melakukan pendelegasian wewenang dengan cara menunjuk pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran agar pelayanan pelayaran tetap berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Dan dengan dasar pasal 1 angkat 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimana salah satu upaya dalam penegakan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Dengan kata lain syahbandar merupakan motor dalam suatu sistem untuk menggerakkan segala kegiatan yang berlangsung di pelabuhan.


Keywords


Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; Delegasi Wewenang; Pengawasan

Full Text:

PDF

References


Buku

Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Rosda Karya, 2009.

Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Lasse, D. A., Manajemen Kepelabuhanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sarsono, Herman Budi, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, Yogyakarta: Andi, 2012.

Wahjono, Padmo, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: ind-hill co, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Jurnal

Barus, Viana I R br., Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Haris, Oheo K., Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan, Yuridika. Volume 30 No 1. 2015.

Jabalnur, Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengawas Pelayaran Pada Pelayaran Rakyat, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 2, September 2018.

Sonhaji, Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9874

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9874.g6950

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.