Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sumarfa Sumarfa, Guasman Tatawu, Kamaruddin Jafar

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan segera akan tetapi belum memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukum sehingga dijumpai tindakan diskresi pemerintah daerah dengan pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum melalui pendekatan undang-undang dan konseptual hukum.

Adapun hasil penelitian ini adalah peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar peraturan daerah memiliki legitimasi hukum terbatas karena secara hierarki peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah dalam konsep otonomi daerah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta teori hukum yang relevan. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keberlakuan hukum perlu dilakukan sinkronisasi secara vertikal. sinkronisasi vertikal dengan mengedepankan asas hukum Lex superior derogat legi inferior. Langkah sinkronisasi vertikal yaitu peraturan gubernur yang telah diterbitkan diperbaharui menjadi peraturan daerah setelah itu diterbitkan peraturan gubernur yang baru. Sinkronisasi hukum mempunyai peranan menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Terdapat rekomendasi antara lain perlu adanya peraturan tentang mekanisme sinkronisasi peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu meningkatkan kinerjanya dibidang legislasi agar mencegah terjadi penerbitan peraturan gubernur lebih dahulu daripada peraturan daerahnya.


Keywords


Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur; Otonomi Daerah

Full Text:

PDF

References


Buku

Goesniadhie, Kusnu, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, 2006.

Gunawan, Yordan, Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam, UMY Yogyakarta: Press, 2012.

Ni’matull, Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012.

Nonet, Philip dan Selznick, Law Society In Transition, Toward Responsive Law, Harper: Torchbooks, 1978.

Pound, Roscoe, An Intoduction to the Philosophy of Law, New Heaven: Yale University Press, 1954.

Sabarno, Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Suseno, Franz Magnis, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Syahrif, Amieroeddin, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Retnami, Setya, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

E-Jurnal dan situs internet

Firdaus, Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Konstitusi, Volume IV No.1, Juni 2011.

Gandhi, L.M., “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.

Huda, Ni’matul, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan’, Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1 Januari 2006.

Jafar, Kamaruddin, Menguji ‘positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017.

Kurniawan, Robi Cahyadi, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Fiat Justisia Journal Of Law (3) 569-86, 2016.

Limbach, Jutta, The Concept of the Supremacy of the Constitution, The Modern Law Review, Vol. 64 No. 1 Januari 2001.

Sayuna, Inche, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Suharizal, Penguatan Demokrasi Local Melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 Oktober 2009.

Sukirno, Didik, Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi, Jurnal Yustika, Vol. 12 No. 2 Yursi, Jakarta, 2011.

Sukrino, Didik, “Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah”, Jurnal Hukum Adil Vol. 2 No, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta, 2011.

Tatawu, Guasman, Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017.

Situs internet

Mahendra, AA. Oka, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, http://www. djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan. html diakses tanggal 13 Agustus 2019.

Wahyudi, Isna, Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), http://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents/37422223/Harmonisasi_Hukum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_Syariah.pdf?, diakses pada hari Minggu 1 September 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9247

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9247.g6935

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.