Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Apoteker dalam Malapraktik Kefarmasian

Ahmad Arif, Herman Herman, Oheo K. Haris

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana apoteker dalam malapraktik kefarmasian. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban malapraktik apoteker.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. pertanggungjawaban pidana, seorang apoteker harus jelas terlebih dahulu dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana (malapraktik). Pertanggungjawaban pidana kepada apoteker itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak untuk menuntut pertanggungjawaban pidana tersebut. Seorang apoteker dianggap mampu bertanggung jawab apabila apoteker tersebut menyadari akan tindakan yang sebenarnya dilakukannya dan akibat dari hasil perbuatannya tersebut. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pharmacists malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kecerobohan atau kealpaan/kelalaian. 2.Perlindungan hukum terhadap korban malapraktik apoteker secara teoritis dapat dilakukan dengan cara non-yuridis dan yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, seperti teori utilitas, teori tanggung jawab dan teori ganti rugi.


Keywords


pertanggungjawaban pidana; apoteker; malapraktek kefarmasian

Full Text:

PDF

References


Buku

Amir, Amri, Bunga Ranpai Hukum Kesehatan, Jakarta: Widya Medika, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Gosita, Arif, Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan, Jakarta: Akademika Presindo, 1983.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987.

Hardjosaputra, Purwanto, Daftar Obat Indonesia Edisi II, Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008.

Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nasution, Bahder, Sistem Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Centra, 1998.

Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Jurnal

Haris, Oheo K., Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663 diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7529

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7529.g6257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.