Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Markus Iman Sucipto, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy

Abstract


Adapun jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conseptual approach).

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan didaerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Dengan adanya perkara hukum tersebut perlu adanya penanganan secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa baik di Pengadilan ataupun di luar pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi perkara litigasi dan non litigasi. Adapun pengertian litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sedangkan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kuasa hukum di sini dapat dikuasakan kepada kuasa hukum pemerintah daerah (PNSS/ASN) pada biro/bagian hukum, kejaksaan, ataupun advokat berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa antara kuasa hukum pemerintah daerah dengan advokat mempunyai peranan yang berbeda dimana Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, sedangkan Advokat adalah berperan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada pihak yang memerlukan bantuannya.

Keywords


Kewenangan Biro Hukum; Penyelesaian; Litigasi

Full Text:

PDF

References


Buku

Azhary, Tahir, Negara Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

Daman, Rozikin, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Himawan, Muammar, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Huda, Ni’matull, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012.

Kusnardi, Moh., Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, 1987.

Malarangeng, Andi A., et.al, Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, Cet. Pertama, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Muhtaj, Majda El., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Nasution, Muslimin, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar, Yogyakarta, 21 September 1999.

Nugraha, G. Setya, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: tanpa penerbit.

Retnami, Setya, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 11.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

e-Journal

Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 2, September 2018, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4513, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7208

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7208.g6256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.