Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur

Sulastri Sulastri, La Sensu, Kamaruddin Jafar

Abstract


Konstitusionalitas kewenangan pembatalan peraturan daerah berkaitan dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Secara yuridis, pembatalan Perda Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Keywords


konstitusionalitas; kewenangan; pembatalan peraturan daerah

Full Text:

PDF

References


Buku

Arto, A. Mukti, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Assiddiqqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, RajaGrafindo Jakarta: Persada, 2006.

Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Hadjon, Philipus M, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan, Makalah disampaikan dalam seminar “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surabaya, 5-10 Juni 2004.

Kelsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqin, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII Press, 2002.

Sukardi, Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah, Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7149

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.7149.g5259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.