Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik

Rusmayadi Rusmayadi, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar

Abstract


Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi Pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik sebagaimana dalam paham negara kita adalah negara demokrasi yang mana peranan masyarakat dalam hal ini DPRD melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.  Kedudukan kepala daerah sebagai anggota partai politik dengan menitik beratkan pada pengawasan DPRD Melalui lembaga legislatif inilah dapat di lihat pelaksanaan fungsi DPRD sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah baik secara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi dan berkeadilan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yakni adanya teori dan konsep yang di kemukakan oleh pendapat para ahli dan perundang-undangan. berdasarkan teori yakni trias politika yang di kemukakan oleh John Locke (16321704), dan ahli filsuf Monstequieu pada tahun 1748.  Adapun hasil dari penelitian ini, berdasarkan isu yang berkembang bahwa ada beberapa daerah yang kepala daerah yang masih menggunakan hak progresifnya berdasarkan kebijakan partai politik menjadi wadah organisasinya. Sehingga segala keputusan berdasarkan asumsi-asumsi dari pada partai pendukung atas kebijakan pemerintah saat ini. Seperti di kabupaten Konawe kepala daerah di usung dari partai PAN, Kabupaten Konawe Selatan di usung dari partai GOLKAR dan kabupaten Bombana di usung oleh Partai PAN yang mana masing-masing dari kepala daerah memiliki hak untuk menentukan Kedudukan Ketua DPRD dari partai yang sama.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik karena dalam hal ini DPRD sebagai media kontrol masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan kepala daerah menuju pemerintahan yang baik.


Keywords


Kepala Daerah; Fungsi Pengawasan DPRD; Partai Politik

Full Text:

PDF

References


Buku

Halim, Abd. Politik Lokal, Aktor, Problem, dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi. Malang Jatim, Intrans Publishing, 2018.

Karianga, Hendra. Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Rauf, Rahyunir. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Nusamedia, 2018.

Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publising), 2015.

Wahidin, Samsul. Hukum Pemerintahan Daerah, ”Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Zuhro, Siti dkk. Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan. Yogyakarta: Ombak, 2009.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

e-jurnal

Junaidi, Muhammad, Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350, diakses 11 April 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6536

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6536.g4942

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.