Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi)

Yusuf Mars, Herman Herman, Handrawan Handrawan

Abstract


Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara ini berdasarkan pertimbangan keseimbangan dalam hal terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dakwaan dari penuntut Umum. Namun Hakim tidak menilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika pada maksud dan tujuannya. Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dimana pembuktian dalam kasus ini ialah pembuktian yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Secara Positif. Pembuktian dalam kasus ini tidak mengarah pada pembuktian penyalahgunaan wewenang terdakwa sebagai penyidik yang melanggar Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Tester dimana terhadap hal tersebut juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Keywords


pembuktian; putusan bebas; tindak pidana narkotika

Full Text:

PDF

References


Buku

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kelik, Pramudya dan Ananto Widiatmoko. Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Makarao, Moh. Taufik, dkk. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan. 2002.

Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Remmelink, Jan, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.

Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003.

Subekti, R., Hukum Pembuktian. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001.

Jurnal

Hidayat, Sabrina, Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2. 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/ holrev/article/view/3641/3135, diakses tanggal 21 Desember 2018.

Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22

Situs internet

Pramudya, Kelik. Putusan Bebas (Vrijspraak), https://click-gtg.blogspot.com/ 2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6390

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6390.g4677

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.