Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP

Nur Wahyu Safitri, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPK dan BPKP dalam proses penetapan kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil pelaporan audit sementara dari lembaga yang berwenang di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan banyaknya isu berkembang bahwa pelaporan hasil audit menimbulkan kerugian keuangan negara oleh pejabat yang memegang peranan baik dalam instansi maupun secara kelembagaan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan pendistribusian kewenangan, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan BPK dan BPKP memiliki tugas yang tidak jauh berbeda tapi sama-sama bertanggung jawab dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian ini fokus pada kompetensi penetapan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP yang mana selama ini menjadi masalah dalam proses penetapan kerugian keuangan negara karena berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, berdasarkan teori para ahli dan konsep kerugian keuangan negara menjadi dasar untuk menetapkan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP. Dalam lingkungan pemerintahan asas desentralisasi di gunakan sebagai asas otonomi kekuasaan pemerintah.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK karena dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas di terangkan BPK memiliki tugas dan kewenangan atas kerugian keuangan negara berdasarkan perintah undang-undang dan sebagai fungsi kontrol dalam pengeluaran pembiayaan oleh pejabat yang berwenang yakni bendahara atau pemegang kekuasaan pada lembaga tersebut.

Keywords


kerugian keuangan; kewenangan; BPK; BPKP

Full Text:

PDF

References


Buku

Fahrojih, Ikhwan, Pengawasan Keuangan Negara “Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR, Malang: Intrans Publishing, 2016.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Husein, Yunus. Kerugian Negara Dalam Tipikor, Jakarta: Koran Seputar Indonesia, 2008.

Jhon, M. Yusuf dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Karianga, Hendra, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Perspektif Hukum dan Demokrasi, Bandung: Alumni. 2011

Patiro, Yopie Morya Immanuel, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: CV. Keni Media. 2012

Sumaryanto, Djoko, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

e- Journal

Jafar, Kamaruddin, Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/h.247, diaskes pada tanggal 31 Maret 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6179

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6179.g4940

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.