Netralitas Dukungan Pasangan Suami-Istri Sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Pencalonan Kepala Daerah

Ridawati Ridawati

Abstract


Adapun jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conseptual approach).

Undang-undang tentang Pilkada menjamin kedudukan kedua pasangan suami istri tersebut dengan memberikan ruang hak politik yang sama untuk maju mencalonkan diri sebagai salah satu calon kepala daerah, dengan catatan selama yang bersangkutan memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika salah satu status keduanya termasuk dalam PNS/ASN maka secara tegas Undang-Undang ini melarang keterlibatannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2016. Hal ini untuk menunjukkan bahwa netralitas PNS/ASN dalam pemilukada betul-betul bersikap jujur dan adil. Sehingga, implikasi hukumnya bagi PNS/ASN untuk suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai PNS/ASN maka dapat dikenakan sanksi dengan tingkat dan jenis sanksi disiplinnya yang dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena, birokrasi sebagai abdi negara seharusnya berfokus pada public service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elite politik.


Keywords


Kedudukan Hukum; Aparatur Sipil Negara; Pencalonan Kepala Daerah

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Badan Kepegawaian Negara, Proses Penyusunan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 1999.

Budirjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Haris, Syamsuddin, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Prihatmoto, Joko J, Mendemokratiskan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Scumpeter, Joseph, Capitalism, Socialsm, and Democracy, New York: Jarper, 1974.

Sudijono dan Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika Jakarta, 1994.

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1992.

Syarbaini, Syahrial dkk., Sosiologi dan Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6157

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6157.g4527

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.