Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer

La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat

Abstract


Penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata menurut KUHPM dan pembuktian pelaku tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan peradilan Militer.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini merupakan bentuk Tanggung jawab Hukum Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata sebagai sebuah sistim norma dalam perundang-undangan militer yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dapat dikatakan bertentangan dengan aturan dalam kehidupan militer atau pelanggaran disiplin dikarenakan atas pertimbangan dan kebijakan ANKUM sehingga tidak diselesaikan melalui Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah sesuai Pasal 106-108 KUHPM harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sesuai Pasal 106 bahwa Militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun dan Pembuktian pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata melalui pengadilan Militer yang telah dilimpahkan oleh PAPERA melalui Oditur Militer disertai surat Dakwaan, Hakim ketua sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer sesuai Pasal 171 KUHAPMIL yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 


Keywords


Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Insubordinasi; Peradilan Militer

Full Text:

PDF

References


Buku

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011.

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieka Cipta, 1997.

__________, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Houck, Max M., Essentials Of Forensic Science: Trace Evidence, New York: An Imprint Of Infobase Publisbing, 2009.

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mulyadi, Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2007.

Salam, Moch. Faisal, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Saleh, Ruslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1990.

Schut, P.J.H.O. dan R.W Zandvoort, Engels Woordenboek-Eerste Deel-Engels-Nederlands Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, 1948.

Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Subekti, R., Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6146

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6146.g4524

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.