Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik

Rahmawati Tomalili, Guasman Tatawu, La Sensu

Abstract


Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres ini mendorong penerapan prinsipprinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien.

Regulasi pengadaan Pemerintah melalui keputusan Presiden tidak berada pada tingkat hukum yang cukup tinggi. Masalah utamanya adalah dalam lingkungan desentralisasi, regulasi pengadaan publik melalui keputusan presiden tidak menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan yang mengatur pengadaan Pemerintah pada tingkat perundang-undangan yang cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan mengapa ada kebutuhan terhadap Undang-undang (UU) pengadaan yang memperhatikan baik kelaziman yang berlaku secara internasional maupun kepentingan spesifik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Statute approach adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Untuk bahan penelitian, dikumpulkan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil Kedudukan Hukum pengadaan barang dan jasa dapat menjamin peningkatan pelayanan publik hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan pelaksana pengadaan barang/jasa yang memiliki kriteria keadaan tertentu terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi yang merujuk pada prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas sehingga terpenuhi pelayanan publik atas pengelolaan pengadaan barang/jasa. Bahwa pengaturan hukum atas Tanggung Jawab Jabatan Pengguna Anggaran sebagai Organ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki korelasi antara tanggung gugat lembaga peradilan pada jabatan pengguna anggaran atas kesalahan penggunaan metode penunjukan langsung menjadi tanggung jawab institusi, untuk tanggung gugat perdata dan tanggung jawab pidana pada jabatan pengguna anggaran atas  kesalahan penggunaan metode penunjukan langsung, menjadi tanggung jawab pribadi.


Keywords


Kedudukan Hukum; Pengadaan; Barang; Jasa; Pelayanan Publik

Full Text:

PDF

References


Buku

Amiruddin. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Bappenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas, 2004.

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar). Bandung: PT Refika Aditama. 2011.

Krina, Lalolo. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi. Jakarta Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik Bappenas. 2003.

Lubis, Solly, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan. Bandung: CV Mandar Maju, 1989.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ruslan, Achmad. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.

Saleh, Roeslan. Masih Saja Tentang Kesalahan. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.

__________. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana). Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan:Jenis, Fungsi dan Materi. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Syamsuddin, Amir et al. Putusan Akbar Tandjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

UNDP, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. Jakarta: Kemitraan, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6137

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6137.g4525

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.