Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Agustin Agustin

Abstract


Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Peraturan Desa yang berbentuk rancangan Peraturan Desa, mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Terkait dengan pembentukan Peraturan Desa, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud yakni melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. Pengawasan dalam hal ini adalah termasuk pembatalan peraturan desa.


Keywords


Kedudukan Hukum; Peraturan Desa; Peraturan Perundang-Undangan

Full Text:

PDF

References


Buku

Astawa, I Gede Pantja & Suprin Na’a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia, Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, 2008.

Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suhardi, Gunarto, Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Ringkasan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000.

Zakaria, Yando dan Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.

Jurnal

Abrianto, Bagus Oktafian, Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Yuridika-Volume. 26-No. 3, September-Desember 2011, Surabaya.

Aprilianto, Ryan, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3, 2018.

Aziz, Machmud, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

Mulyanto, Achmad, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yustisial Edisi 85 Januari-April 2013.

Sakti, Lanang, Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal IUS-Vol. IV, Nomor. 2, Agustus 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123.g4523

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.