Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka

Musdar Musdar, Guasman Tatawu, Muh. Sabaruddin Sinapoy

Abstract


Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. 2) Untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi kepala desa yang dilantik tanpa terlebih dahulu diselesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Sebagai diserahkan sepenuhnya kepada bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di kabupaten Kolaka pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pemerintah daerah dalam hal ini bupati kabupaten Kolaka melakukan model penyelesaian secara musyawarah antara calon yang kalah dan yang menang. Pada tahun 2016 dan 2017 penyelesaian sengketanya tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak, sedangkan pada tahun 2018 penyelesaian secara musyawarah oleh bupati tidak diterima salah satu pihak dan memilih ke jalur hukum. Kedua. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Bagi Kepala Desa Yang Dilantik Tanpa Terlebih Dahulu Diselesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Konsekuensi yang timbul apabila calon kepala desa yang menang tetap dilantik tanpa adanya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa selama 30 hari sesuai dengan peraturan daerah, merupakan pelanggaran karena penyelesaian sengketa pemilihan wajib dilaksanakan oleh bupati. Akan tetapi jika hasil penyelesaian belum disepakati oleh salah satu pihak dan pihak yang tidak terima memilih melangkah peradilan umum (PTUN) tidak akan menghentikan pelantikan kepala desa tersebut.


Keywords


Pemilihan Kepala Desa; Kabupaten Kolaka; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Full Text:

PDF

References


Marjuki, Ahmad, “ Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2015.

Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.

Rahardjo, Adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sutoro, Eko, Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta: FPPD, 2014.

Thoha, Miftah, Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, Cetakan Ke II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6070

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6070.g4526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.