Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/ TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)

Riskanawati Riskanawati, Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan

Abstract


Disparitas pidana menjadi problematika tersendiri dalam penegakkan hukum di Indonesia, tidak adanya Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi salah satu penyebab disparitas. Kewenangan hakim yang seolah-olah tanpa batas menjadi penyebab disparitas, selain itu karena jarak antara Sanksi Pidana minimal dan maksimal itu terlampau besar, dengan tidak adanya Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam penjatuhan pidana akan tetap terjadi Disparitas Pidana, oleh karenanya penelitian ini difokuskan pada asas kesamaan Proporsionalitas antara para Pelaku tindak Pidana Korupsi yang obyek perkaranya sama seharusnya diperlakukan sama sehingga Disparitas pidana diharapkan tidaklah menimbulkan ketidakadilan bagi Para terdakwa, dan para pencari keadilan.


Keywords


Disparitas; hakim; Proporsional

Full Text:

PDF

References


Buku

Hart, H.L.A, Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet. I, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Tahir, Heri, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang, 2010.

Makalah dan Jurnal

Achjani, Eva, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-41 No.2 April-Juni 2011

Ali, Mahrus, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, jurnal Hukum ius Quia Iustum No.1 Vol 25 2018.

Harkrisnowo, Harkristuti, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN.

Siregar, Bismar. Mendekatkan Hukum dengan Keadilan Tuhan, Seminar Hut Kosgoro ke-36 Garut, 25 Desember 1993.

Wijaksono, Tendik, Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang, dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.5989

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i1.5989.g4519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.