Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Arifuddin Arifuddin, Handrawan Handrawan, Oheo K. Haris

Abstract


Penelitian ini ditujukan pada analisis aset hasil penjualan Narkotika yang masih dalam jaminan kredit tersangka dapat dilakukan penyitaan. yang kedua adalah untuk menganalisis pemisahan aset hasil penjualan Narkotika yang masih dalam jaminan kredit tersangka dalam pendekatan kebijakan hukum pidana Riset ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian ini menjawab bahwa aset hasil penjualan narkotika yang masih dalam tanggungan kredit tersangka dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai bentuk kepentingan penegakkan hukum di bidang pembuktian atas tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana extraordinary crime. Selain itu alasan diskresi yang melekat pada penyidik sebagai hak yang diberikan oleh hukum menjadi dasar penilai penyidik untuk melakukan penyitaan. Pemisahan aset hasil penjualan narkotika yang masih dalam tanggungan kredit tersangka dalam pendekatan kebijakan hukum pidana sebagai dasar kekosongan norma aturan.


Keywords


Kebijakan; Perampasan; Narkotika

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mahmud, Ade, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2013.

NN, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.

Santosa, Bima Priya, dkk., Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, Jakarta: Paramadina Public Policy Institute, 2010.

Simandjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sudirman, Antonius, Hati Nurani dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurusprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013

Jurnal dan Makalah

Mars, Yusuf, Herman, Handrawan, “Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi,” Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019.

Siswahyudi, Arto, Sabrina Hidayat, Oheo K.Haris, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging”, Halu Oleo Legal Research, Volume 2, Issue 3, Desember 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.17941

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.