Fungsi dan Wewenang Negara dalam Diversi Anak

Jamaluddin Jamaluddin, La Sensu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Deity Yuningsih

Abstract


Penelitian ini ditujukan pada tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan sebagai kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect) maupun wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam penelitian ini ditujukan pada proses diversi anak sebagai perlindungan HAM. Sasaran penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan negara terhadap anak dalam proses diversi dan apa fungsi dan wewenang negara dalam proses diversi telah mewujudkan perlindungan kepada anak.

Keywords


Wewenang Negara; Diversi; Perlindungan

Full Text:

PDF

References


Buku

Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam Transedensi Hukum: Prospek dan Implementasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Eliza, Pocut, dkk., Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Jakarta: BPHN, 2016.

Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Istanto, F. Sugeng, Hukum Internasional, Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Buku I, Bandung: Alumni, 2000.

Maharani, Melinda, Penerapan Diversi pada Kasus Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan yang Melakukan Tindak Pidana yang Ancaman Pidana di Atas 7 (tujuh) Tahun, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Makarao, Mohammad Taufik, dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Marbun, SF., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Medan: Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Prakoso, Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.

Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Smith, Rhona K.M., Christian Ranheim dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Wijoyo, R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Yusuf, Muh., Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013.

Jurnal dan Makalah

Ambat, Triyani Kathrilda, “Fungsi Negara Memelihara Anak-anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Lex Administratum, Volume 1, Nomor 2, Januari-Maret 2013.

Ananda, Fiska, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Bariah, Chairul, Mohd. din, dan Mujibussalim, “Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”, Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 3 Desember 2017.

Desiandrim Yati Sharfina, “Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.

Erwiningsih, Winahyu, “Peranan Hukum dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum”, Jurisprudence, Volume 1, Nomor 2, September 2004.

Fahlevi, Reza, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Fitriani, Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Hafridaa dan Helmib, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020.

Hambali, Azwad Rachmat, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Haris, Oheo K., “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017.

Martien, Dhoni, “Politik Hukum Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 11, Nomor 1, Januari 2017.

Oktaliza, Yanse, “Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak di Bawah Umur”, Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains Vol 1, No 2, 2016.

Panjaitan, Hulman, Lonna Yohanes Lengkong, Fabianustua Sihaloho, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, Tô-râ: Volume 5, Nomor 2, Agustus 2019.

Philip, C., “Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional”, Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Nomor 2, 2016.

Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1.

Sari, Maya, Made Ayu Citra, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana, 2012.

Setiaji, Muhammad Luthfan & Aminullah Ibrahim, “Kajian HAM dalam Negara The Rule of Law”, Lex Scientia Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Setiyani, Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.

Sholikhati, Yunisa, Anak “Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?”, Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Malang: Psychology Forum UMM.

Sucipto, Markus Iman, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Nomor. 2, August 2019.

Suharto, Gilang Ramadhan, “Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Lex Crimen Volume IV, Nomor 1, Januari-Maret 2015.

Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

Zaini, Naya. A., “Politik Hukum dan HAM”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Situs Web

“Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak”, HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-Diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak?page=3, 24 April 2018, diakses pada tanggal 21 November 2020.

“Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil”, Sistem Database Pemasyarakatan direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/12, diakses pada tanggal 21 November 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.17940

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.