Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilukada

Sartono Sartono, Sabrina Hidayat, Oheo K. Haris

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan berat sanksi dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada terhadap perbuatan menggunakan hak pilih orang lain dan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Pilkada tentang sanksi pidana terhadap penggunaan hak pilih orang lain telah diatur maksimal-minimal baik pidana penjara maupun pidana denda hal ini berbeda dengan pengaturan sanksi pidana penggunaan hak pilih orang lain dalam Undang-Undang Pemilu hanya mengatur sanksi pidana maksimal baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda itu pun relatif lebih ringan jika dibanding Undang-Undang Pilkada dan (2) Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait Perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain yaitu tidak terdapat pengaturan terkait tindak pidana pemilu yang mengatur tentang perbuatan menyuruh orang yang tidak berhak memilih untuk memilih menggunakan hak pilih orang lain, sehingga membuka ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan perbuatan tersebut namun tidak dapat dilakukan proses hukum apalagi dikenai sanksi pidana pemilu karena tindak pidana pemilu hanya dapat menjangkau terhadap seseorang yang menggunakan hak pilih orang lain. Akibat adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang perbuatan orang yang menyuruh menggunakan hak pilih orang lain tersebut, dapat memberikan ruang kepada peserta pemilu maupun pihak lain untuk menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun agar terjadi Pemungutan Suara Ulang.

Keywords


Sanksi; Pemilihan; Kepala Daerah

Full Text:

PDF

References


Buku

Arif, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Chazawi, Adami, Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M., American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah: Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.

Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya, Jakarta: PT Sofmedia, 2015.

Muladi, Mahmud dan Ferri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Koporasi, Jakarta: Soft Media, 2010.

Santoso, Topo, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal dan Makalah

Bambang, Sarah, Sri Setyadji dan Aref Darmawan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, Februari 2021.

Ersan, Paramita dan Anna Erliyana, “Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)“, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Fahmi, Khairul, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Nainggolan, Ibrahim, “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 203/Pid.Sus/2015)”, Jurnal EduTech, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019.

Situs Web

Mahesa, Desmond J., “Mengurai Belantara Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia”, LawJustice.com, https://www.law-justice.co/artikel/77571/mengurai-belantara-penegakan-hukum-pidana-pemilu-di-indonesia/, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Ridhanie, Azhar, “Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif dan Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Penanganan Perkara Pidana di Kalimantan Selatan”, Bawaslu Kalimantan Selatan, http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.17939

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.