Aspek Hukum Hubungan Kewenangan Vertikal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan

La Ode Ali Muhamad

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan dan kewenangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengkaji aspek hukum dari mekanisme hubungan dan pelaksanaan kewenangan vertikal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mendeskripsikan berbagai pertimbangan hukum (yuridis) yang sesuai dengan berbagai pembagian urusan dan kewenangan pemerintahan antara pusat dan daerah. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada era desentralisasi ini jelas tidak mencerminkan otonomi yang luas karena hubungan pemerintahan sebagian besar bersifat vertikal sehingga dianggap telah mendegradasi semangat otonomi daerah, serta memunculkan permasalahan yuridis yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Keywords


Hubungan Urusan Pemerintahan; Kewenangan; Vertikalisasi

Full Text:

PDF

References


Said, A. R. A. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015

Ryaas Rasyid, UU No. 23/2014 Membelokan Arah Otonomi Daerah dari Pakem Reformasi 1999, Pidato Sebagai Keterangan Ahli Sidang Mahkamah Konstiitusi atas Pengajuan Judicial Review atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 14 April 2016

Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.

Kertapradja, Koswara. 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat. Bandung: Candi Cipta Paramuda.

Subakti, R. 2001. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 2001.

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Dharminto. 2007. Metode Penelitian dan Penelitian Sampel, eprints.undip.ac.id, 2007

Ridwan,H. R.2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Humes IV, Samuel. 1991. Local Governance and National Power. London. IULA.

Nurcholis, Hanif. 2007. Toeri dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta. Grasindo

Dadang Solihin, Deddy Supriady Bratakusumah. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Kaloh. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah. (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Ni’matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, Yogyakarta: FH UII Press.

Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 8. 34Soehino, Ilmu Negara,op.cit.)

Sunarno, S. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 6-7.

Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Press.

Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global),Rineka Cipta, Jakarta.

Rasyid, R. 2016. Membelokan Arah Otonomi Daerah dari Pakem Reformasi 1999, Pidato Sebagai Keterangan Ahli Sidang Mahkamah Konstiitusi atas Pengajuan Judicial Review atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 14 April 2016.

Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy. 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul.

Subakti, R. 2001. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 2001.

Said, A. R. A. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.

Ruslan, A. 2013. Teori dan panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta.

JURNAL

Agus Erwinsyah, Muhammad Jufri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy. Jurnal Halu Oleo Law Review.Analisis Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Volume 4. Issue 2, September 2020.

Arisandi, Irvan, “Tata Hukum di Indonesia”.Jurnal Syariah Hukum Islam Vol. 2 No 1, Oktober 2019. Sulawesi Tenggara: Fakultas Hukum Keluarga Islam IAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.Vol. 25. No 2. 1995.

Djusfi, Apri Rotin. Kajian Hukum Normatif Terhadap Sanksi Administrasi Negara Dalam Qanun Kota Banda Aceh. USU Law Jurnal.Vol. 2 No. 1, Februari 2014.

Jufri Dewa Muh., Hukum administrasi negara dalam perspektif pelayanan publik- 201120142015201620172018201920202021, Artikel Scholar ,Dirujuk 26 kali Artikel terkait, 2011.

Jufri Muhammad, Deity Yuningsih, Legal Analysis of the Meaning of Fidelity and Fairness in Article 74 (2) of the Act of Number of 40 of 2007 on the Limited Company Against Implementation for the Company’s, Journal The International Journal Of Humanities & Social Studies Volume 5 Issue 10 Pages Publication date 2017/10 277-280.

Jufri Dewa Muh., Kajian Hukum Sistem Pertanggungjawaban Kepala Daerah Selaku Pejabat Publik Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Pelayanan Rumah Sakit di Sulawesi Tenggara), Publication date 2013/12, Journal Legitime Volume 3 Pages 1-11.

Jufri Dewa Muhammad, M Sjaiful, The Model for Resolution of Land Conflict Through The Mediation Integrating Legal Aid Based On College In South East Sulawesi Province In The Sharia Perspective Authors Publication Journal of Social Science, date 2019/8.

Jufri Dewa Muhammad, Analysis of Decentralization and Implementation of Demography and Family Planning Policy over Fertility Rate,Journal The International Journal Of Engineering and Science (IJES) Volume 5, Issue 2, Pages 7, Publication date 2016/2

Kurniawan, Rian. “Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima”. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 28, No. 1, Februari 2013. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013.

Entah, Aloysius R. “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2, No. 1, 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016

Haris, Oheo K. Jurnal Yuridika_Vol_30_Januari_April_2015. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. Volume 30. No.1, Januari-April 2014.

Nasarudin, Tubagus Muhammad. Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan.Jurnal Hukum Novelty.Vol. 7 No.2, Agustus 2016.

Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia, Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 .

Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Tanggung Jawab Hukum Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v27i3.297.

Syafrudin, Areng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. 2000.

Tatawu, Guasman. Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jurnal. Halu Oleo Law Review Vol. 1[ Issue 2, September 2017.

Tjandra,Willy Riawan Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Justitia Et Pax Vol.36 No. , September 2017.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16510

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.