Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

Mim Nasrah Rasyid, Muhammad Jufri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy

Abstract


Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pembuktian Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris merangkap jabatan sebagai advokat. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis pengawas notaris dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti merangkap jabatan sebagai advokat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menjawab masalah yakni Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris menafsirkan bahwa notaris merangkap jabatan sebagai advokat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, namun terdapat perbedaan pada penerapan sanksinya berdasarkan karakteristik putusan di setiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris.

Keywords


Notoris; Sanksi; Pengawasan

Full Text:

PDF

References


Buku

Dewa, Muh. Jufri, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik, Kendari: Unhalu Press, 2011.

Nurjaya, Nyoman. Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2007.

Yusuf, A.W., Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 2016.

Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, 1974.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal dan Makalah

Cahyanti, Nur, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Akta, Volume 5, Nomor 1, Maret 2018.

Fatmalina, Arifa, Roesnatiti Prayitno, Widodo Suryandono, “Notaris yang Berulang Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007)”, Notary Indonesian Universitas Indonesia, Vol 1, No 002, 2019.

Hadjon, Philipis M., “Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 dan 4 UU No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Yuridika, No. 1 Tahun XI, Januari- Pebruari 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris.

Situs web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Merangkap”, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merangkap, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16508

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.