Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum

Nuraeni Nuraeni, Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Deity Yuningsih

Abstract


Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dasar hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problematik hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara) Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, Majelis hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri sah secara agama namun tidak di catatkan secara hukum. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT telah terpenuhi. 2) Berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT yang tidak tercatat pernikahannya secara hukum yaitu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.

Keywords


Perlindungan hukum; Perkawinan yang tidak tercatat; perkawinan yang tidak resmi

Full Text:

PDF

References


Buku

Achmad, Yulianto, Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kiswati, Tsuroya, dkk, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2006.

__________, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Jurnal

Aulia, M. Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi”, Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2018.

AW, Syukri Fathudin, Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15, Issue 1, 2010.

Suhariyanto, Budi, “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15427

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.