Formulasi Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan

Minarni Baitu, Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan

Abstract


Penelitian ini ditujukan untuk menemukan solusi yang terbaik formulasi hukum pidana terhadap sengketa tanah bagi para pihak. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan hal ini, substansi ketentuan sanksi pidana perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana kurang diterapkan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan terhadap kurangnya penerapan sanksi tersebut, meliputi: faktor substansi hukum, faktor aparat pelaksana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya penerapan sanksi pemidanaan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya. Mengantisipasi potensi kriminal konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada diperlukan adanya kebijakan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan perkembangan.


Keywords


Formulasi Hukum Pidana; Penyelesaian; Konflik Pertanahan

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Achmad, Mengembara di Belantara Hukum. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1990.

Bachriadi, Dianto, Erfan Faryadi dkk (ed), Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998.

Packer, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction, Standford: Stanford University Press, 1967.

Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1993.

S.W., Maria, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Thalib, Hambali, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955.

Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.

Wiradi, Gunawan, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Penerbit Insist Press, Konsorium Pembaharuan Agraria, Pustaka Pelajar, 2000.

Jurnal dan Makalah

Ariyanti, Vivi, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019.

Dewi, Maria Seraphine Kartika, “Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah”, Acta Comitas, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.

Hairan, Rahmat Datau, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Indonesia”, Gorontalo Law Review, Volume 3 No. 1 – April 2020.

Hakim, Guswan, “Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme”, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2017.

Hakim, Guswan, Siti Misnar Abdul Jalil, “Pengakuan Hak Atas Tanah Adat dalam Pemberian ganti Kerugian pada Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Kendari”, Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019.

Kokodi, Harisman, Sabrina Hidayat, Handrawan, “Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki”, Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, April 2019.

Lokollo, Leonie, Jetty Martje Patty, Judy Marria Saimima, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial”, Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021.

Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, Juli 2007.

Syahputra, Akmaludin, Khalid, “Sengketa Tanah Waqah di Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan Media”, Halu Oleo Law Review, Volume 4 Issue 1, March 2020.

Weku, Robert L., “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Lex Privatum, Vol. 1, No. 2.

Yulis, Zalmi, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Pertanahan”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.