Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar

Abstract


Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai Lembaga Pengawas. Menempatkan dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori/konsep hukum. Izin Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan juga bertentangan dengan kerahasiaan penyadapan. Sebab sangat riskan terjadinya kebocoran karena Dewan Pengawas dibentuk dan keanggotaannya dipilih langsung oleh Presiden RI dan tentu saja dalam pelaksanaan tupoksinya akan sangat berpengaruh dengan wajah kekuasaan yang membentuknya terlebih ketika perkaranya menyangkut dengan penguasa organisasi kekuasaan Republik Indonesia tersebut.

Keywords


Dewan Pengawas; Izin Penyadapan; KPK

Full Text:

PDF

References


Buku

Djaja, Ermasjah, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Huda, Ni’matul dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana, 2017.

Ibrahim, Johni, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Moeliono, Anton M., dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Purwodarminto, WJS, Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal dan Makalah

Setiadi, Wicipto, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, November 2018.

Suntoro, Agus, “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020.

Situs Web

CNN Indonesia, “Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september. di akses pada tanggal 16 Agustus 2020.

CNN Indonesia, “KPK Tak Butuh Dewan Pengawas”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuh-dewan-pengawas, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.

Pambudhi, Hario Dhanang, “Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

Prabowo, Haris, “Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK”, Tirto.id, https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

Putri, Klareza, “Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK”, Economica.id, https://www.economica.id/2019/09/20/masa-depan-pemberantasan-korupsi-pasca-revisi-uu-kpk/, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.

Salim, Hanz Jimenez, “Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK”, Liputan6, https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewan-pengawas-kpk, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

Sutopo, Adnan, “Peran Strategis Komisi Pemeberantasan Korupsi”, Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/id/news/peran-strategis-komisi-pemberantasan-korupsi, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14082

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.