Kedudukan Hukum Pemangku Jabatan Sekretaris Desa yang Baru Tanpa Pemberhentian Sekretaris yang Lama

Moh. Iksanuddin Makmun, La Sensu, Kamaruddin Jafar

Abstract


Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum pemangku Jabatan Sekretaris Desa yang baru tanpa pemberhentian Sekretaris Desa yang lama, (2) menganalisis penyelesaian hukum terhadap adanya dua pemangku jabatan Sekretaris Dasa dalam pemerintahan Desa Labunti akibat ketiadaan pemberhentian pejabat lama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan jabatan Sekretaris Desa yang sah adalah Sekretaris Desa yang diangkat Kepala Desa dari unsur Non-PNS karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 49 ayat (2) bahwa Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama Bupati/Walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa. Sekretaris Desa yang lama berasal dari unsur PNS sudah tidak mempunyai legal standing untuk memangku jabatan sebagai Sekretaris Desa karena terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Penyelesaian hukum terhadap adanya dua pemangku jabatan Sekretaris Dasa dalam pemerintahan desa akibat ketiadaan pemberhentian pejabat lama yaitu diberlakukan asas preferensi atau asas pengutamaan, yaitu “lex posteriori derogat legi priori” adalah peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan perundang-undangan yang baru, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan perundang-undangan yang lama.


Keywords


Kedudukan; Sekretaris; Desa

Full Text:

PDF

References


Buku

Adams, Wahiduddin, dalam kata pengantar buku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2007.

Rauf, Rahyunir, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Nusamedia, 2018.

Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 2015.

Soimin, Pembentukan Perundang-undangan Negaradi Indonesia (Perspektif Ketatanegaraan Indonesia), Yogyakarta: UII Press, 2010.

Jurnal dan Makalah

Abidin, M. Z., “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Publik, Vol. 6, No. 1, 2015.

Abrianto, Bagus Oktafian, “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Yuridika, Volume 26, No. 3, September-Desember 2011.

Hadjon, Philipus M., Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Makalah disampaikan pada dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 Nopember 1994.

Haris, Oheo K., “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, Jurnal Yuridika, Vol. 30 No. 1, Januari 2015, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4879, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Junaidi, Muhammad, “Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350, diakses 11 April 2019.

Ridha, M. Farid dan Sujianto, “Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadai PNS”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 11, No. 1, 2013.

Sakti, Lanang, “Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i2.13178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.