Keadilan Substantif Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.

Andi Yusuf Syahrir, Deity Yuningsih, Idaman Alwi

Abstract


Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.

Keywords


Keadilan; Hakim; Perkawinan

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdullah, Hasbullah, Bahan Ajar: Hukum Islam, Kolaka: Universitas Sembilanbelas November, 2014.

al Zuhaili, Wahbah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayye al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Annisa, Hindun, Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat, Jakarta: Yayasan Kesejateraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002.

As-Sun’ani, Subul Al-Salam, diterjemahkan oleh Abu bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.

At-Tirmidzi, Al-Jami’ al-Shohih, Kitab Nikah, Bab 14, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1988, 111: 407, Hadist No. 1101.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syahar, Saidus, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1981.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Jurnal

Sihab, Alwi, “Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam”, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol 1 No. 1, November 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.

Situs Web

Sholeh, Muhammad, “Kata MUI Soal Pria yang Beristri Lebih dari Empat”, Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/kata-mui-soal-pria-yang-beristri-lebih-dari-empat.html, diakses pada tanggal 28 Juni 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i2.13143

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.