Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

La Ode Abdul Razak, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui mekanisme tata cara penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya mendasarkan pada subjek hukum, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subjek hukum orang dalam pengertian hal ini dimaksud manusia. Namun subjek Hukum Korporasi juga dapat dipidana. Dan dimana jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi untuk tindak pidana pencucian uang adalah pidana denda dengan jumlah maksimum Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa (a) pengumuman putusan hakim, (b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi,(c) pencabutan izin usaha,(d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi,(e) perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau (f) pengambilalihan korporasi oleh negara. 2) Mekanisme tata cara penanganan perkara korporasi dalam hal ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sebagai sumber hukum acara agar tidak terjadi kekosongan hukum bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana, dalam mekanisme penanganan perkara korporasi dimana Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dalam ruang lingkup kejahatan korporasi.


Keywords


Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Pengurus Korporasi; Pencucian Uang

Full Text:

PDF

References


Buku

Adami, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2014.

Arief, Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Dimyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono (ed), Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Fisse, Brent, David Fraser & Graeme Coss, Economics and Ideology on the Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting), Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.

Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2005.

Robert, Klitgaard, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, alih bahasa oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sutan, Remy Syahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pusat Pustaka Grafiti, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIREXJournals BETAROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)PKP Index
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.