Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme

Rusnadi Dwi Saputra, Herman Herman, Oheo K. Haris

Abstract


Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak-hak Narapidana serta ratio legis Terhadap Pembatasan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme. Dalam tesis penulis memfokuskan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak-hak Narapidana bahwa Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana dinyatakan bahwa salah satu Hak bagi narapidana teroris adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pemenuhan hak narapidana pelaku tindak pidana terorisme untuk memperoleh pembebasan bersyarat, sesuai dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice yang mengedepankan adanya pemulihan hak terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan Ratio Legis Pemberian Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, didasarkan pada prinsip pemberian hak dan tanggung jawab pemerintah bahwa Pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sebagai sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat. Terkait dengan kejahatan terorisme maka proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Selain itu, Program deradikalisasi sebagai upaya pemerintah untuk mereduksi kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program ini dilakukan sebagai upaya dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.


Keywords


Ratio Legis; Narapidana; Pembebasan Bersyarat; Terorisme

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdussalam, HR., Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Alius, Suhardi, Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Asmasasmita, Romli, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buku 2, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita, Romli, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.

Djisman, Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 2001.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.

Pandjaitan, Petrus Irwan, Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co, 2008.

Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Setiardja, A. Gunawan, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta, Kanisius, 1993.

Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.

Zuhri, Saefudin, Deradikalisasi Terorisme, Jakarta: Daulatpress, 2017.

Jurnal

Handrawan, “Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional”, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Maret 2018.

Haris, Oheo K., “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Kostituendum, Volume 2 Issue 2, Oktober 2017.

Herman, “Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Januari 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Hak Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Asesment Resiko dan Asesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Situs internet

Affan, Heyder, “Mengapa 400 eks napi terorisme tidak ikut program deradikalisasi?”, BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10197

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10197.g7292

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Halu Oleo Legal Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

HALU OLEO LEGAL RESEARCH (E-ISSN: 2657-0017)
has been covered by the following indexers:

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Google ScholarOpenAIRE   
      
      
  


About license:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman, Kel. Lahundape, Kemaraya, Kendari, 93232
Telepon (0401) 3127180, Fax (0401) 3127187, Surat-e: pps_unhalu@yahoo.com.