PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE
Abstract
ABSTRACT
The shift in the principle of setting of the principle of "decentralization" and "residuals" on previous legislation became the principle of subsidiarity and the principle of recognizing in Act No. 6 of the year 2014 of the village became hope and renewed energy for the village to be able to determine the position, role and authority over him. This research aims to analyze the implementation of the budget of the village Fund in the field of community empowerment in Wowonii Island.
This research uses qualitative descriptive approach. The subject specified in purposive that describe the representation of topology village (the region of mainland coast, and inland). The technique of data collection was done through interviews, the study document, Focus Group Discussions and observations. The technique of data analysis performed with the interactive approach in the form of model reduction data, display data, verification and conclusion.
The results of showing the budget of the village during the time brackets 4 (four) years have contributed to the village and community in the County Wowonii Island. Although the budget of the fund of the village in the field of development and the empowerment of the community very small but their impact is very beneficial for community interests. The Village Government and the Improved Quality in 2014 The Village Government and the Improved Quality in 2014, the Village Fund Budget Year 2014, 2015 and 2016, do not contribute directly to the community. of community service. The village Fund Budget activity 2015-2017 year, especially through the village of interior Shield, is considered to be highly contributing to society, especially the poor and women. Surgical program home and Businesses Productive is the flagship program of the community throughout the village District Wowonii Island.
Keywords: Implementation, Allocation Of The Village Fund, Community Empowerment
Full Text:
PDFReferences
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Konawe dalam Angka (Konawe Regency In Figure). BPS Kabupaten
Konawe.
Eko, S. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:APMD Press.
Eko, S. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi dan Semangat UU Desa). Kementerian Desa dan Daerah
Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta
Fahrudin, Adi. 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
Hasan, Engking S. 2002. Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul. Bandung: Pustaka
Rosda Karya.
Hurairah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan
yang Berbasis Kerakyatan. Bandung : Humaniora.
Kurniawan, B. 2015. Desa Mandiri Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi: Jakarta.
Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Masyarakat dan Kelembagaan Desa.
Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 10-22.
Manolong, E.S.P. 2005. Peran Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Pembanguanan Desa (Suatu Studi di Desa
Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe). GOVERNANCE, 5 (1), 0-10. Diambil dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/governance/article/view/1533.
Misno. 2015. Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa (Studi pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat). Jurnal Perspektif. Volume 8 Nomor 2 Oktober 2015, 539-547.
Rosalina, M., 2013. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan
Desa Taras Kecamatan Malinau Barat. Kabupaten Malinau. E-journal Pemerintahan Integratif, 1 (1),
-120. Diambil dari http://ejournal.pin.or.id/site/wpconten/uploads/2003/02/02_ejournal_Maya_Rosalina
(02-08-13-1207-23)
Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfa Beta.
Surjono, Agus & Trilaksono, Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Malang: Bayu Media Publisihing.
Wahab, Solihin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah,
Malang.
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat
dan Utuh. Jakarta: PT Rajawali Pers.
Winarni, Tri. 2008. Memahami Pemberdayaan Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat
Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat: Yogyakarta: Aditya
Media.
Wrihatnolo, Randy R. & Dwidjowijoto, Riant, N. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang:
Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Wrihatnolo, Randy R. & Riant Nugroho, D . 2007. Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan
untuk Pemberdayan Masyarakat. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun
tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
tentang Perubahan atas Peraturan Pem
Perintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa
Peraturan Bupati Konawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Bupati Konawe Nomor 3A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Bupati Konawe Nomor 06 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tetang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kekayaan
dan Badan Usaha Milik Desa.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Dr. Jopang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
=====================JPU=================================
JOURNAL PUBLICUHO has been covered by the following indexes:
===============================================================
Universitas Halu Oleo Kendari |
