STRATEGI KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI WakatobiAIS DI KEPULAUAN WAKATOBI

Andi Besse Amir, Sunarwan Asuhadi, Nelly Hidayanti, . Rahmadani

Abstract


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan strategi kelembagaan untuk implementasi WakatobiAIS di perairan Kepulauan Wakatobi. Pengumpulan data meliputi angket, studi pustaka, dan wawancara. Pengolahan data menggunakan Stakeholders Mapping, dan Analisis menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan WakatobiAIS di Kabupaten Wakatobi sangat memungkinkan, dibutuhkan kemitraan teknis untuk mewujudkannya, khususnya Syahbandar, LPTK BRSDM KP, Pemerintah Daerah, PSDKP, dan Taman Nasional. Untuk kemitraan tersebut, dibutuhkan inisiatif Pemda Wakatobi untuk mensinergikan kelembagaan yang ada di Wakatobi.

Kata kunci : Strategi kelembagaan, Implementasi, WakatobiAIS, Wakatobi


Full Text:

PDF

References


Bappeda Wakatobi, 2017. Studi Potensi Pengembangan Sumberdaya Maritim (Laporan Akhir Dokumen Kelitbangan Bappeda Wakatobi Tahun 2017)

DKP Wakatobi, 2017. Laporan Akhir Pembuatan Grand Desain Pengembangan Perikanan Wakatobi.

Fis Purwangka, dkk. Kebijakan Internasional Mengenai Keselamatan Nelayan (International Safety Policy on Fishermen). Buletin PSP ISSN: 0251-286X, Volume 21 No. 1 Edisi April 2013, Hal 51-65.

Hisyam, M.S., 1998. Analisa SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha. Makalah. Jakarta : SEM Institute.

Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995.Studying Public Policy: Policy Cyclesand Policy Subsystem.Oxford : Oxford University Press.

Kadarisman, M. 2017. Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Maritim Dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 04 No. 02, Juli 2017, ISSN 2355-4721.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 4/2/3/Um tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4 / 2 / 3 / Um tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 393/Kpts-IV/1996 tentang Penunjukan Kawasan Kepulauan Wakatobi Dan Perairan Laut Di Sekitarnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas ± 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar Sebagai Taman Nasional.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7651/Kpts-II/2002 tentang Penetapan Kawasan Kepulauan Wakatobi dan Perairan Laut di Sekitarnya Seluas 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010.Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.Yoyakarta: Gava Media.

Laporan Akhir Kegiatan Perekayasaan Teknologi Pengawasan Laut Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Tahun Anggaran.

LPTK dan Solusi 247. 2017. Laporan Akhir Kegiatan Rancang Bangun Teknologi Pewngawasan Laut Tahun 2017.

LPTK dan Solusi 247. 2018. Laporan Akhir Kegiatan Rancang Bangun Teknologi Pewngawasan Laut Tahun 2018.

Mathur, V.N., et al, 2007. Defining, identifying and mapping stakeholders in the assessment of urban sustainability. IN: Horner, M. ... et al (eds.). Proceedings: SUE-MoT Conference 2007: International Conference on Whole Life Sustainability and its Assessment, Glasgow, Scotland, 27th-29th June 2007.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian Dan Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.40/Men/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Dan Penundaan Kapal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Purwangka, F, dkk. Kebijakan Internasional Mengenai Keselamatan Nelayan (International Safety Policy on Fishermen). Buletin PSP ISSN: 0251-286X, Volume 21 No. 1 Edisi April 2013.

Rangkuti, Freddly, ; Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sopari, Hery, Putu Oka, Ngakan, Salman, Darmawan, Model Kolaborasi Perencanaan Anatara Balai Taman Nasional Wakatobi Dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari. J. Sains & Teknologi, Agustus 2014, Vol.14 No.2 : 189 – 198.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, No. SE.29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran

Umar, H. Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Yusuf, M., 2012. Tren tangkapan Tuna di Wakatobi.https://www.wwf.or.id/?24941/tren-tang%2520kapan-tuna-di-wakatobi (23 April 2012).




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/jsl.v5i4.15500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E-ISSN : 2503 - 0396