ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Santi Dinar, Rosnawintang Rosnawintang, Syamsir Nur, Tajuddin Tajuddin, Burhanuddin Burhanuddin

Abstract


Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruihi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari kuisioner yang bagikan keada 100 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang kurang tegas menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tunggakan. Sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Samsat Kendari masih sebatas denda yang ditentukan dari persentase jumlah pajaknya. Sehingga wajib pajak kendaraan bermotor masih tetap melakukan tunggakan pajak. Sementara faktor lain yaitu wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak yang harus dibayaran dapat diakses oleh wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kendari sehingga sebagian wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak dapat diakses via internet.

 

Kata Kunci: Tunggakan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi


Full Text:

PDF

References


Arinta, Kustadi. (2004). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Fitria, Dona (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1. Hal. 30-44.

Mangkoesoebroto, Guritno (1993). Ekonomi Publik Edisi-III.BPFE: Yogyakarta

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Munawir. (1999). Perpajakan. Yogyakarta: LIBERTY.

Munawir, S.2000. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: LIBERTY.

Natalia, K. (2014). Analisis Kontribusi, Efektivitas Pemungutan, dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang

Januarti P, Nora dkk (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jurnal EK & BI Politeknil Bisnis Indonesia

Nurfaza, Arina (2020) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS). ISBN: 978-602-52720-7-3. Hal 618 – 62

Onesivorus Mira Mangngi dan Deasy S. R. Ndaparoka (2016). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Upt Kota Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit, Politeknik Negeri Kupang (ISSN:2528-0651)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Rosalina, Fransiska Andar. (2008). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kepulauan Riau).Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yunita. (2013). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkifli, (2013). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD (Studi Kasus pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). Skripsi. Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika.




DOI: http://dx.doi.org/10.33772/jpep.v7i2.22885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.